FUNGSI NORMA DAN NILAI SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. NORMA SOSIAL SEBAGAI PEDOMAN PERILAKU
Norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk peraturan tak tertulis
yang berfungsi sebagai pengatur sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan hidup seharihari
dalam masyarakat. Norma sosial relatif banyak menekankan pada sanksi moral sosial
sebagai unsur pengawasan terhadap sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan tersebut.
Menurut David Berry (1982), bahwa unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial
terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma-norma tersebut. Dasar
pemikirannya adalah bahwa apabila aturan-aturan tertentu tidak diikuti oleh desakan sanksi
sosial yang kuat, maka keberadaannya belum dapat dikategorikan sebagai norma-norma
sosial. Desakan sosial ini merupakan indikasi bahwa suatu norma benar-benar telah menjadi
bagian pokok dari norma sosial. Norma disebut sebagai norma sosial bukan semata karena
telah mendapatkan sifat kemasyarakatan, akan tetapi sekaligus telah dijadikan patokan
perilaku dalam pergaulan hidup.
Norma-norma sosial sebagai unsur kebudayaan non-material dapat berfungsi sebagai landasan
kekuatan pribadi dalam upaya melindungi diri dari ancaman kejahatan moral atau pengaruhpengaruh
buruk dari luar. Dalam rangka upaya itu norma-norma atau kaidah sosial pada
dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk ideal tentang bagaimana seharusnya manusia
berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Soedjono Dirdjosisworo (1985)
menjelaskan, bahwa kaidah sosial adalah serangkaian ketentuan atau peraturan umum baik
tidak tertulis maupun tertulis, tentang tingkah laku atau perbuaatan manusia yang menurut
penilaian kelompok masyarakatnya, dianggap baik atau buruk, patut atau tidak patut.
Perumusan perilaku menurut penilaian pergaulan dalam bentuk norma atau kaedah soaial ini
berfungsi sebagai unsur kendali dan pembatas kebebasan perilaku agar terhindar dari
penyimpangan. Diterima atau tidaknya seseorang menjadi bagian sosial dalam suatu
pergaulan hidup, tergantung pada dua alternatif, yaitu:
1. kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap kaedah yang berlaku dalam kelompok
pergaulan sosial;
2. mengendalikan tradisi perilaku dan emosi dirinya ditengah-tengah pergaulan kelompok;
3. kesanggupan untuk menyerap norma-norma kelompok sebagai bagian jati dirinya;
4. kesediaan kelompok sosial untuk menerima dan mentolerir perbedaan prinsip kaedah
bawaan individu;
5. kesediaan kelompok sosial untuk mempengaruhi dan membina individu untuk tunduk pada
kaidah kelompok.
Alternatif terakhir tentang keputusan penerimaan seseorang sebagai bagian kelompok tersebut
terletak pada kesepakatan untuk menerima kaidah-kaidah sosial sebagai pedoman perilaku
bersama. Pedoman perilaku ini berupa rumusan tentang perintah/kewajiban dan laranganlarangan.
Suatu perintah menunjukkan jalan yang telah ditetapkan, yakni perilaku yang
dianggap dapat membawa manfaat atau tidak membahayakan kehidupan bersama. Di pihak
lain rumusan tentang larangan, berarti menolak dan menghindarkan diri dari perilaku-perilaku
yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat; mencegah anggota-anggota masyarakat
untuk berbuat di luar ketentuan norma-norma sosial yang berlaku.
Norma tidak hanya berarti sebagai bentuk aturan yang mendukung suatu perilaku yang positif
saja, akan tetapi norma dapat juga merupakan aturan yang mendorong seseorang atau
kelompok untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif atau perbuatan yang
merugikan pihak lain. Norma-norma sosial biasanya dinyatakan dalam bentuk kebiasaan,
tatakelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Latar belakang terbentuknya norma sosial
bermula dari perbuatan alami yang berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, sehingga
kemudian timbul pengakuan dan kesadaran bersama. Norma sosial menitikberatkan pada
kekuatan serangkaian peraturan tentang perilaku individu berdasarkan penilaian masyarakat
yang mencerminkan ukuran baik/buruk, pantas/tidak pantas, dan boleh/tidak dilakukan.
Norma sosial cenderung nampak sebagai bagian dari institusi yang berfungsi mengatur dan
membatasi perilaku manusia dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Norma mengandung
pembatasan atas sifat alamiah kekebasan manusia yang ditunjukkan melalui rambu-rambu
berupa perintah dan larangan. Pemahaman terhadap norma itu merupakan sumber kesadaran
individu untuk bertindak berdasarkan etika dan moralitas institusional sebagaimana adanya.
Kepatuhan terhadap norma didasarkan pada pertimbangan kebutuhan keamanan manusia dari
ancaman kejahatan. Atas alasan ini, maka secara perlahan tumbuh pengakuan bersama antar
anggota masyarakat terhadap pentingnya peraturan perilaku. Peraturan perilaku ini didasarkan
pada nilai moral yang didalamnya terkandung pengakuan nurani atau suara hati. Jika suara
hati ini secara jujur dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan membeku
menjadi suatu kebiasaan, maka pada puncak proses sosial akan membentuk jati diri atau
kepribadian. Harapan ideal dalam kehidupan masyarakat adalah tumbuhnya norma sosial
sebagai peraturan perilaku berdasarkan suara hati yang melekat sebagai kebutuhan pokok,
baik bagi pribadi maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu secara sosiologis
norma sosial dapat diterima sebagai peraturan obyektif yang dapat memperkuat fungsi
pengawasan sosial, terutama dalam upaya mempertahankan sturktur sosial.
Fungsi norma sosial menurut Abdul Syani (1994) adalah sebagai alat kendali atau batasanbatasan
tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau di tolak
dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan,
boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu
sebagai patokan tingkah laku, baik yang benar maupun yang salah. Seseorang dikendalikan
oleh norma-norma itu tidak hanya sekadar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan
perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma
tersebut. Unsur kendali dari norma-norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang
didasarkan pada kepentingan bersama. Norma sebagai pedoman perilaku mempunyai fungsi
sebagai pengatur aktivitas sosial yang di dalamnya mengandung hukum dan sanksi-sanksinya.
Bagi pelanggarnya harus patuh, tanpa paksaan, dan diharapkan secara suka rela menerima
sanksi berdasarkan keputusan bersama.
Dalam kehidupan kelompok masyarakat pada umumnya, seorang anggota (individu)
mematuhi norma-norma sosial itu tidak hanya karena takut menerima sanksi masyarakat atau
karena terpaksa mematuhi kehendak dari kelompoknya, akan tetapi ia patuh karena
keberadaan norma-norma sosial itu telah diterima sebagai acuan tindak kebenaran dan
kebaikan yang dapat memberi manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang
lain di sekitarnya.
Norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya cenderung diterima
sebagai peraturan yang diyakini dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Pelanggaran
terhadap norma-norma sosial yang berlaku bukan karena seseorang takut kepada sesamanya,
akan tetapi karena keyakinan bahwa perbuatan melanggar norma itu adalah aib dan
merugikan bagi dirinya, menjatuhkan harga diri dan dipercaya dapat mendatangkan beban
sosial-psikologis yang berkepanjangan. Bagi kehidupan masyarakat kompleks heterogenitas,
berbeda dengan konsep masyarakat setempat yang relatif sederhana, di mana lebih
menekankan pada kepentingan keselamatan dan jaminan keamanan diri secara formal.
Pelanggaraan terhadap norma dapat berakibat mengurangi kemerdekaan bertindak dalam
segala hal yang menyangkut perjuangan pencapaian kesejahteraan hidup secara ekonomis.
Abdul Syani memperinci atas 4 (empat) fase kekuatan norma dalam kehidupan masyarakat,
yaitu:
a. Cara berbuat (usage)
Cara berbuat adalah perilaku tertentu yang digunakan seseorang atau sekelompok orang
dalam pergaulan hidup berdasarkan norma sosial yang bersangkut paut dengan moralitas,
etika, kesopanan dan kepantasan umum. Kepantasan dalam berperilaku dianggap sebagai
suatu kepantasan bertindak, oleh karena itu proses pergaulan seseorang dalam masyarakat
cenderung lebih inetarktif dan harmonis. Cara berbuat lebih banyak terjadi pada
hubungan-hubungan antar individu dengan individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila
perilaku seseorang tidak sesuai, menyimpang atau melanggar batas-batas kelaziman
norma-norma sosial, maka proses pergaulan seseorang dalam masyarakat cenderung lebih
pasif dan konflik.
Norma yang disebut "cara berbuat" hanya memiliki daya kontrol sebatas kontroversi sikap
dan perilaku sebagai reaksi. Sanksi sosial masyarakat biasanya berupa pergunjingan,
cemoohan, celaan atau berupa pengurangan intensitas hubungannya dalam pergaulan.
Sanksi semacam ini dapat dikategorikan lebih lemah, ringan dan bersifat sementara. Pada
umumnya pelanggaran norma (dalam tingkatan cara berbuat) tersebut dianggap sebagai
perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan berdecak, makan berdiri atau makan sembari
berbicara dan sebagainya. Apabila dalam kesempatan lain seseorang mampu
mengendalikan dan menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma sosial yang ada,
maka porsi sanksi-sanksi yang pernah diterima sebelumnya lambat laun akan semakin
berkurang dan kembali diterima dalam pergaulan sosial sebagaimana biasa.
b. Kebiasaan (folkways) (tm)
Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada satu waktu berulang-ulang pada
waktu yang lain dalam bentuk dan cara yang sama. Dalam kurun waktu tertentu perilaku
seseorang dalam berbuat senantiasa diikuti dan diakui oleh orang atau kelompok
lingkungan sosial sekitarnya, sehingga menjadi kebiasaan umum. Kebiasaan merupakan
indikasi lelaziman suatu perilaku, di mana masyarakat setuju dan mengakui perbuatan
tertentu yang dilakukan seseorang. Menurut Mac Iver dan Page (1967), bahwa kebiasaan
dapat diartikan sebagai suatu perikelakuan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Oleh
karena itu suatu kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara
berbuat (usage). Misalnya kebiasaan bertutur sapa lembut, ramah dan sopan santun
terhadap orang lain yang lebih tua, pamit kepada orang tua jika hendak pergi, atau
kebiasaan mengucapkan salam setiap bertemu orang lain.
c. Tata-kelakuan (mores)
Tata-kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma
pengatur dalam setiap berperilaku. Tata-kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai
pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata-kelakuan
mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tata-kelakuan ini
berfungsi sebagai sarana dalam proses pendidikan sosial agar warga masyarakat tertentu
dapat menyesuaikan diri dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Menurut Soerjono
Soekanto (1973), bahwa tata kelakuan ini dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial,
yaitu pengawasan oleh suatu kelompok terhadap individu dalam kehidupan sehari-hari.
Jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan
terhadap pelanggarnya. Tujuannya agar sipelanggar norma dapat segera kembali
menyesuaikan diri dan tunduk dengan tata-kelakuan umum yang berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan. Bentuk hukuman biasanya pelanggar dikucilkan oleh masyarakat dari
pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari wilayah mukim kelompok sosialnya.
d. Adat-istiadat (custom)
Adat-istiadat adalah tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih
keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapatkan sanksi
hukum, baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat
negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarnya untuk
menerima sanksi hukum. Misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan
dalih usaha mencari kerja dan sebagainya. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya
diterapkan secara emosional, kekeluargaan dan kurang rasional. Sanksi yang dijatuhkan
berdasarkan adat istiadat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misalnya dalam
kasus yang sama, seorang yang diketahui (atau tertangkap basah) melakukan perkosaan,
maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan untuk selamanya atau diusir
dari tempat tinggalnya untuk tidak kembali atau dapat juga dilakukan pemutusan hubungan
keluarga dan pertalian sosial lainnya. Bagi masyarakat tertentu, dalam upaya memulihkan
nama baik yang tercemar diperlukan suatu ritual dalam rangkaian upacara adat yang relatif
banyak menyita waktu dan tenaga.
Norma-norma sosial, seperti cara berbuat (usage), kebiasaan (folkways), tata-kelakuan
(mores), dan adat-istiadat (custom), kesemuanya merupakan aturan perilaku kehidupan sosial
yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Berry sifat kemasyarakatan ini adalah bukan saja
karena norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga karena normanorma
tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat.
Dari segi moral suatu norma lebih menekankan pada kebakuan standard tingkah laku
seseorang dalam interaksi sosial. Alvin L. Bertrand (1980) menyebutnya sebagai normanorma
moral, yaitu merupakan standard-standard tingkah laku yang berfungsi sebagai
kerangka patokan (frame of reference) interaksi sosial. Juga sudah dikemukakan bahwa
folkways, mores, adat istiadat serta hukum yang berlaku, kesemuanya itu merupakan bagian
dari norma-norma tersebut. Norma sebagai salah satu bagian dari susunan kepribadian
seseorang, ia dapat ditinjau dari sudut lain, walaupun bukan dari sudut yang terpisah sama
sekali. Norma sebagai reaksi seseorang terhadap tuntutan kelompok, maka berarti ia beraksi
demi kepentingan kelompoknya itu. Individu lebih menyadari norma-norma moral sebagai
bagian dari konsepsi dirinya dibandingkan dengan kesadarannya terhadap perasaan-perasaan
yang bersifat abstrak. Norma-norma moral itu menggambarkan tuntutan-tuntutan khusus
suatu kelompok yang mendesak individu agar ia bertindak menurut cara-cara umum yang
berlaku. Kebanyakan orang menganggap bahwa norma-norma tersebut lebih diutamakan
daripada perasaan-perasaan abstrak yang mungkin merupakan kebalikan dari tingkah laku
yang diharapkan. Bertrand mencontohkan seorang ayah atau ibu, boleh jadi selalu
mengatakan "hemat pangkal kaya" kepada anak-anaknya. Tapi kenyataannya, mereka selalu
terlibat dalam hutang yang banyak. Itu dilakukan karena mereka selalu berusaha "menyaingi
tetangga di sebelah", yaitu hidup menurut standard yang diharapkan atau dinormakan bagi
kelas sosial mereka. Norma-norma moral yang ideal pada umumnya diakui dan diketahui
sebagai standard ajaran futurologis, namun kadangkala tidak berlaku dalam sosialisasi pada
setiap kelas dan status sosial. Seorang ayah yang telah malang melintang dalam dunia
kriminal, akan tetapi secara moral ia tetap mengajarkan kepada anak-anaknya agar berbuat
kebajikan, taat beribadah dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
Keyakinan-keyakinan yang tertanam dalam diri setiap individu semacam itu menunjukkan
suatu ukuran nilai tertentu terhadap perbuatan-perbuatan yang baik maupun terhadap
perbuatan-perbuatan yang buruk. Menurut Y.B.A.F. Mayor Polak (1979), norma-norma
(norms) merupakan cara perbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilainilai
itu. Sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-material, norma-norma tersebut
menyatakan pengertian-pengertian yang teridealisir dari perilaku. Perilaku erat kaitannya
dengan persepsi seseorang tentang kebenaran dan kebaikan, meskipun perilaku itu dalam
aspek pisik bisa dipandang sebagai bagian organisasi yang bersifat material. Terlepas dari
kedua aspek tersebut (material dan non-material), secara umum norma-norma sosial biasanya
dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan bertindak dan hukum-hukum dari suatu
masyarakat tertentu yang tumbuh melalui kumpulan pikiran dan perasaan manusia. Oleh
karena itu, dalam perkembangannya cenderung semakin banyak perbedaan standard perilaku
antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Norma-norma sosial pada umumnya bersifat menentang, menolak atau menangkal berbagai
kekuatan yang bersifat buruk, baik dari dalam maupun dari golongan-golongan luar yang
merasa tak puas terhadap norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat yang
bersangkutan. Akan tetapi konkritisasi norma sosial tidak selamanya dapat efektif menjamin
stabilitas sosial. Oleh karena kekuatan antagonisme dari segala arah cenderung bergerak lebih
dinamis dan terselubung dalam diri individu, maka keyakinan terhadap fungsi positif norma
sosial semakin lemah, bimbang dan labil. Kemudian kondisi hubungan sosial cenderung kaku,
timbul konflik sikap dan perilaku antar warga masyarakat, kesalahan-pahaman dan disintegrasi
semakin merajalela. Pada sementara waktu, dis-integrasi sosial memuncak, sehingga
kompromi dan proses penyesuaian terancam.
Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1985), bahwa pada waktu individu-individu pertama-tama
menjadi anggota sebuah kelompok, mereka seringkali membawa ukuran-ukuran normatif
yang didapat dari kelompok-kelompok lain yang sedikit banyak konflik dengan norma-norma
kelompok yang akan mereka masuki. Selama dalam periode tertentu anggota baru masih agak
terisolir dari anggota-anggota lama. Sementara pihak anggota kelompok primer terdahulu
dalam periode tertentu melakukan pengawasan dan mensosialisasikan norma-norma sosial
yang berlaku sampai tumbuh suatu keyakinan bahwa anggota-anggota kelompok yang baru
itu menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya terhadap norma kelompok. Perlakuan ini
didasarkan pada keyakinan bahwa dalam masyarakat kompleks seseorang mempunyai
peluang untuk masuk dalam berbagai kelompok. Dan oleh karena itu seseorang yang baru
masuk menjadi anggota kelompok baru, tentu belum sepenuhnya kehilangan identitas norma
kelompok sebelumnya, atau bahkan mungkin seseorang mempunyai identitas marginal.
Kendatipun seseorang mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan kelompok yang baru, akan
tetapi kadangkala prinsip-prinsip norma moral yang telah tertanam kuat sebelumnya masih
kental mendominasi dalam perilaku kehidupan kelompoknya yang baru. Di lain pihak ada
pula individu-individu yang sengaja keluar dari kelompok semula untuk memperoleh harapan
baru dengan cara bergabung, menyesuaikan diri dan berintegrasi ke dalam kelompok luar.
Faktor yang relatif kuat mendorong seseorang keluar dari kelompok semula dan segera
bergabung dengan kelompok lain adalah karena terjadi pertentangan persepsi dan kepentingan
terhadap masuknya norma-norma baru, atau karena adanya hasrat untuk memperluas jaringan
hubungan kerja dengan norma-norma yang dianggap lebih terbuka dan rasional. Kuantitas
terjadinya pertentangan antar anggota kelompok cenderung meningkat manakala mobilitas
anggota suatu kelompok semakin meluas. Dirdjosisworo menegaskan bahwa tingkatan
mobilitas yang tinggi di dalam keanggotaan kelompok cenderung disertai semakin
menurunnya tingkat integrasi normatif. Suatu tingkatan mobilitas yang tinggi cenderung
untuk mengganggu jaringan komunikasi yang ada di dalam suatu kelompok.
Puncak dis-integrasi yang mengakibatkan penderitaan itu biasanya mempengaruhi kesadaran
anggota kelompok bahwa mereka memiliki persamaan perasaan dan nasib. Kesadaran inilah
yang kemudian mendorong angota-anggota kelompok untuk melakukan penyelesaian konflik
melalui proses adaftasi, kompromi ataupun dengan akomodasi. Kesadaran terhadap
pentingnya norma-norma sosial sebagai alat kontrol sosial dari masing-masing anggota
kelompok semakin meningkat. Pada awal penerapan norma-norma sosial yang baru disadari
itu biasanya relatif ideal, di mana anggota masyarakat relatif tegas tergantung pada kekuatan
norma sosial sebagai satu-satunya hukum yang dapat memaksa orang untuk berbuat
kebenaran dan kebaikan sesuai dengan kepentingan umum.
Norma sebagai alat kontrol sosial mengandung unsur hukum yang secara formal memiliki
daya paksa agar masyarakat mematuhinya. Namun demikian perkembangan norma sosial
sebagai hukum masyarakat, bukan merupakan sistem norma yang berlaku selamanya,
melainkan tergantung pada kepentingan para penganutnya. Suatu ketika bisa ditinjau kembali
dan dilakukan penciptaan norma-norma baru yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai
baru. Secara umum, fungsi norma sosial pada dasarnya sama dengan fungsi hukum, yaitu
untuk menertibkan dan menstabilisasikan kehidupan sosial masyarakat dan menghindari
terjadinya konflik dan dis-integrasi.
Efektif atau tidaknya fungsi norma sosial, sangat tergantung pada kekuatan pengakuan dan
besarnya harapan masyarakat terhadap jaminan norma sosial itu sendiri sebagai landasan
perilaku dalam usaha mengatasi berbagai gejala dan konflik sosial. Norma-norma sosial
diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang cara untuk mengatasi
goncangan-goncangan sosial yang dianggap membahayakan bagi ketenteraman masyarakat.
Semakin kuat ikatan warga masyarakat terhadap norma-norma sosial yang berlaku, maka ada
kecenderungan pola perilaku dan hubungan sosial dalam sistem pergaulan kehidupan
bermasyarakat semakin stabil. Sebaliknya apabila ikatan warga masyarakat terhadap normanorma
sosial itu telah semakin lemah, mungkin karena sistem pergaulan itu berkembang,
terbuka dan komplek, atau karena sebagian besar perbedaan kepentingan tidak dapat
diselesaikan, dan menurunnya stabilitas kehidupan masyarakat, maka akan terjadi proses
reformasi tatanan sosial budaya secara umum tidak dapat dihindari, baik secara terencana
maupun secara alami. Pada fase ini segala pola perilaku dalam sistem pergaulan hidup
cenderung berubah, yang sekaligus menunjukkan adanya perubahan-perubahan kebudayaan,
khususnya pada aspek norma-norma sosial. Duncan Mitchell (1984) mengasumsikan
peristiwa ini sebagai suatu akibat kesalahan. Kesalahan ini kian melemahkan struktur normanorma
yang menentukan cara hidup manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Radcliffe-
Brown, bahwa euphoria atau kesejahteraan sosial telah dijadikan keadaan dysphoria dan
sebuah tindakan harus diambil guna memulihkannya. Jadi pemulihan bergantung kepada
tindakan sosial yang menunjukkan kebencian orang terhadap kesalahan itu, dan betapa
seriusnya peraturan-peraturan dijaga.
Dalam konsep integrasi normatif menurut Dirdjosisworo, dapat dimengerti bahwa integrasi
suatu kelompok merupakan hasil dari mekanisme sosial melalui norma-normanya
memberikan pengaruh kepada anggotanya, sikap mereka dan tingkah laku mereka. Di dalam
suatu kelompok yang kecil dan relatif homogen, maka norma-norma mendapatkan kontrol
atas individu-individu melalui komunikasi dan tekanan timbal balik di antara seluruh
anggotanya; yaitu melalui cara-cara yang menyangkut kelompok sebagai suatu keseluruhan.
Tetapi di dalam kelompok-kelompok yang lebih kompleks khususnya di dalam masyarakat,
sejumlah kelompok bagian di dalam struktur yang lebih besar memberikan pengaruh
tambahan sebagai dukungan kepada norma-norma sosial. Dalam proses pembentukan
kelompok baru, kelompok utama cenderung lebih besar memberikan pengaruh terhadap
individu-individu.
Kelompok utama mempunyai status dan strategi yang baik dalam upaya mencapai suatu
integritas sosial secara keseluruhan. Sepanjang terjadi persesuaian di antara anggota-anggota
kelompok secara keseluruhan itu terdapat pula penerapan sanksi dan jaminan hak-hak pribadi
secara umum dari norma-norma yang berlaku. Itulah sebabnya, maka integrasi sosial dapat
bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dalam perspektif integrasi fungsional, persesuaian
norma dapat membentuk ikatan kesatuan sosial dalam suatu kelompok, di mana sejumlah
individu atau sub kelompok secara keseluruhan melakukan berbagai fungsinya secara timbal
balik atau saling melengkapi. Sebagian besar interelasi yang menyangkut hubungan individuindividu
lebih bersifat langsung dan berhadapan muka dalam setiap melaksanakan fungsinya
tersebut.
􀃆 di sini……
Tentang arah, bentuk, dan kecepatan perubahan norma-norma sosial itu bisa bervariasi,
tergantung pada latar belakang kekuatan desakan dan perbedaan kepentingan masing-masing
kelompok masyarakat, bahkan tidak mustahil dalam proses perubahan itu sering menimbulkan
penyimpangan-penyimpangan. Sebab utamanya adalah karena terjadi kristalisasi daya cipta
dan perasaan kelompok-kelompok sosial yang cenderung mengikuti kesukaan atau kebiasaan
yang bersifat intern. Sebagai contoh, di satu pihak suatu kelompok atau individu menganggap
bahwa kebiasaan untuk tidur disore hari adalah baik, alasannya supaya kelelahan kerja yang
dilakukan pada siang harinya menjadi sirna, akan tetapi mungkin pihak lain menganggap hal
itu kurang baik dengan berbagai alasan pula. Begitu pula dengan kebiasaan sikat gigi, yang
sebenarnya harus dilakukan sehabis makan, akan tetapi banyak pula orang melakukannya
sebelum makan. Secara ideal masyarakat selalu memuja perbuatan jujur dan adil (jurdil),
tetapi dalam proses peranannya banyak orang membenarkan, mengakui dan melakukan
korupsi.
Jika kebiasaan pribadi kemudian dapat berkembang menjadi kebiasaan bersama (umum) yang
diakui dan diyakini bersama akan kebenaran, keuntungan serta kebaikan bersama, maka
kebiasaan ini akan tumbuh menjadi aturan yang dianggap dapat memberikan kesejahteraan
bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya apabila pada waktu yang sama ada
seorang atau lebih melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diakui bersama itu,
maka lambat atau cepat akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan sosial ataupun disintegrasi
sosial. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa dalam situasi tak menentu, bagi
masing-masing warga akan membela dan mempertahankan norma kelompoknya, sama seperti
kalau seseorang terhina, maka keluarganya pasti merasa terhina juga, bahkan bisa balik
menghina atau meminta ganti rugi atas pencemaran nama baiknya.
Pada kebiasaan tertentu dalam peneyelesaian pertikaian (konflik) masing-masing pihak tidak
memilih penengah dari orang yang mempunyai hubungan dengan salah satu pihak, akan tetapi
cenderung memilih pihak lain yang bebas kaitan dengan kedua belah pihak. Maksudnya
adalah agar tidak terjadi keputusan yang tendensius atau memihak, karena pada dasarnya
pribadi-pribadi adalah sosok yang sangat subyektif. Sementara itu landasan penyelesaian
masalah, tentu dipilih orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas yang sedikitnya
mencakup pemahaman tentang persamaan dan perbedaan norma-norma yang dianut oleh
kedua belah pihak yang bertikai. Kebiasaan masyarakat tergantung kepada pihak luar untuk
menyelesaikan konflik intern dapat mengakibatkan putusnya kepercayaan terhadap tokohtokoh
intern. Celakanya, jika pihak luar itu tidak berhasil menyelesaikan tersebut, maka
konflik yang terjadi akan berlangsung berkepanjangan.
Menurut Ferdinand Tonnies (Soerjono Soekanto, 1982), bahwa kebiasaan itu mempunyai tiga
arti, yaitu:
1. Dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat obyektif. Misalnya,
kebiasaan untuk bangun pagi-pagi, kebiasaan untuk tidur siang hari, kebiasaan untuk
minum kopi sebelum mandi dan lain-lain. Artinya adalah, bahwa seseorang bisa
melakukan perbuatan-perbuatan tadi masuk dalam tata cara hidupnya.
2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan norma bagi seseorang, norma mana
diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka orang yang bersangkutan yang
menciptakan suatu perikelakuan bagi dirinya sendiri.
3. Sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.
Kebiasaan bersikap atau melakukan suatu tindakan tertentu, baik bagi pribadi maupun bagi
kelompok, pada umumnya dimaksudkan sebagai suatu pedoman dalam usaha pencapaian
tujuan kebaikan dan kesejahteraan hidupnya. Kebaikan dan kesejahteraan sebagai hasil dari
sikap tindak seseorang dalam masyarakat itu bisa timbul dari hasil peniruannya terhadap
orang lain atau sekelompok orang lain. Dan apabila kebaikan dan kesejahteraan yang dimiliki
seseorang itu bisa berlaku juga bagi orang atau pihak lain lagi, maka orang yang sebagai
pencetus ide dan sikap tindak tadi dianggap sebagai "orang teladan". Sikap tindak itu
kemudian diidentifikasi dan diadopsi oleh masyarakat sebagai norma sosial umum yang
memiliki daya pengikat yang relatif kuat. Alasannya, karena sikap tindak orang itu dianggap
dapat memberikan tuntunan, petunjuk atau penerangan dalam upaya mencapai kesejahteraan
individu atau sekelompok masyarakat setempat.
Secara sosiologis, norma-norma sosial yang telah diakui dan dianut dalam waktu yang relatif
lama oleh masyarakat setempat disebut sebagai adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu pola
perikelakuan (cara bertindak/berkelakuan) yang tidak lagi hanya mencerminkan sikap tindak
perorangan, akan tetapi ia telah merupakan pola perikelakuan bagi orang-orang bersama
dalam masyarakat. Pola-pola perikelakuan yang disebut adat-istiadat itu berlaku sebagai
patokan bertindak bagi pribadi atau setiap orang dalam masyarakat. Setiap tindakan yang
dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan petunjuk-petunjuk atau ketentuan normatif dari
pola-pola perikelakuan masyarakat yang berlaku pada umumnya.
Jadi ada perbedaan antara kebiasaan dan adat-istiadat. Kebiasaan adalah cara-cara seseorang
dalam bertindak yang kemudian dapat diakui oleh anggota-anggota masyarakat lainnya, atau
jika seseorang tersebut berada dalam suatu kelompok, maka kemudian pola perilakunya
diikuti oleh anggota-anggota kelompok yang lainnya. Sedangkan adat istiadat adalah caracara
bertindak yang telah diakui bersama, dilakukan bersama-sama oleh semua anggota
masyarakat dan telah mempunyai norma-norma yang sama pula.
Selanjutnya norma-norma dan pola-pola perikelakuan atau adat istiadat itu secara bersamasama
berproses menjadi suatu lembaga (institutsi), terutama tentang aturan-aturan mengenai
hubungan seseorang dengan orang lain dan suatu organisasi sosial atau dalam kehidupan
masyarakat pada umumnya. Namun demikian, menurut P.J. Bouman (1982) bahwa paham
norma itu agak lebih terletak dalam suasana kesadaran; secara etis lebih netral dari pada
pengertian institusi oleh karena lebih terarah kepada "yang seharusnya" dari pada kepada
"yang ada". Oleh karena itu maka Bouman kemudian menganggap bahwa norma lebih jelas
dari pada kebebasan manusia. Pembatasan-pembatasan kebebasan yang ditunjukkan oleh
norma misalnya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah menunjukkan jalan
yang telah ditentukan; larangan menutup jalan tertentu dan memberikan jalan yang terbuka
atau tidak mengadakan sesuatu tentang hal itu.
Mengenai penundukan kepada norma itu menurut Bouman, lebih didasarkan atas
pertimbangan ketepatgunaan dan atas pengakuan peraturan moral yang didalamnya berlaku
fungsi kata hati. Dalam proses-proses sosialisasi dan proses-proses internalisasi, secara
rasional kata hati itu berfungsi sebagai pembentuk kepribadian seseorang. Kepribadian orangorang
dalam komunitas sederhana, seperti masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, atau
kesatuan-kesatuan masyarakat yang masih mempunyai ikatan hubungan sosial ke dalam dan
relatif konservatif atas pengaruh kehidupan modern yang rasional, cenderung memiliki
pengakuan lebih tinggi terhadap norma-norma yang mengandung nilai-nilai kesusilaan dan
hubungan sosial tanpa pamrih. Realitas perilaku masyarakat senantiasa mengikuti kaidahkaidah
kebiasaan (habit) lokal atau kelaziman/adat (folkways) setempat yang relatif murni
didorong oleh suatu keyakinan, perasaan dan moral, dan kurang mengutamakan kemampuan
berpikir secara rasional.
Dengan demikian berarti keberlakuan folkways adalah sebagai peraturan yang dipatuhi
berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya pada umumnya. Nilai-nilai moral itu
abstrak sifatnya, akan tetapi ia seolah-olah nyata, dianggap baik, sopan dan santun, sehingga
nilai-nilai moral dan budaya itu kemudian dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat secara
umum dalam setiap bertindak. Keberlakuan norma-norma sosial semacam ini menurut
pengertian sosiologis disebut dengan aturan kesusilaan (mores). Seperti hal itulah normanorma
sosial yang ada dan berlaku dalam masyarakat dalam pengertian komunitas.
Ada beberapa ciri utama norma sosial dalam kehi-dupan masyarakat, yaitu:
1. Norma-norma diakui dan berlaku menurut arus perkembangan kebiasaan tertentu, tanpa
didasarkan pada kemampuan berpikir.
2. Norma-norma diakui dan dipatuhi didasarkan atas perasaan, moral dan keyakinan, bahkan
apa yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan anggota
masyarakat secara umum.
3. Norma-norma merupakan aturan-aturan yang berlaku adalah tidak tertulis dan informal
sifatnya.
4. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang lebih didasarkan pada pola kelakuan yang
pada umumnya diakui dan dilakukan oleh pihak lain atau anggota-anggota masyarakat
yang lainnya.
Dengan melihat kenyataan diatas, nampak seolah-olah ada pembauran antara pengertian
kelaziman dan pengertian aturan kesusilaan. Pemisahan antara keduanya hampir tak mungkin,
keduanya mempunyai hubungan yang erat. Untuk menghindari kekaburan dan kesalahtafsiran
terhadap bentuk perkembangan norma-norma sosial itu, Mayor Polak (1979),
berpendapat bahwa ... "Mores" adalah norma-norma untuk kelakuan yang merupakan
kongkretisasi dari "nilai-nilai kebudayaan" (value). Sedangkan Folkways merupakan
kelakuan-kelakuan sosial manusia yang lazim atau pantas menurut penilaian masyarakat
secara umum.
Untuk penjelasan lebih lanjut, Polak kemudian memberikan contoh tentang perbedaan antara
Folkways dan mores, yaitu: bahwa Folkways itu memuat cara-cara kelakuan yang membawa
penghormatan dalam pergaulan orang, sedangkan mores membawa penghormatan kepada
ibu-bapak dan orang-orang yang umurnya lebih tua. Aturan kesusilaan menghendaki agar kita
menutup badan dengan pakian, sedangkan kelaziman menghendaki agar kita tidur dengan
memakai piyama atau kain, dan datang diruang kuliah dengan memakai shirt dan celana
panjang, dan tidak sebaliknya. Penyimpangan dari kelaziman dianggap ajaib, biadab atau
"gila" dan ditertawai atau diejek, sedangkan penyimpangan dari aturan kesusilaan dianggap
salah atau jahat.
Kelaziman dan aturan kesusilaan dalam setiap kehidupan masyarakat adalah berbeda-beda
sesuai dengan latar belakang kepentingan, lingkungan sosial dan fisik, suku dan kebiasaankebiasaan
yang dianut masyarakat setempat. Keadaan ini berlaku bagi masyarakat Indonesia
pada umumnya, yaitu terdiri dari berbagai daerah, suku dan nilai-nilai budaya, yang berarti
nilai-nilai kepantasan dari aturan kesusilaan bagi setiap orang dan kelompok masyarakat
adalah berbeda-beda. Kepantasan menurut penilaian seseorang atau sekelompok orang
tertentu mungkin berbeda dengan kepantasan yang dinilai oleh orang atau sekelompok orang
lainnya. Misalnya, kelaziman dan aturan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat Jawa
berbeda dengan kelaziman dan aturan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat di
Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari kelaziman dan aturan kesusilaan dalam proses
pelaksanaan perkawinan misalnya. Di Lampung masyarakat menganggap wajar jika si
"Lekok" melarikan gadis si "Sampot" sebagai sesama orang lampung (kawin lari =
sebambangan), karena ada alasan tertentu yang membuat hal itu menjadi pantas, baik dan
diakui. Dalam hal tatacara dan hubungan pergaulan, orang Sumatera pada umumnya lebih
bersifat apa adanya, terbuka dan bernada tinggi dalam berbicara. Sebaliknya dalam pandangan
masyarakat Jawa pada umumnya tidak demikian, malah justru apa yang dilakukan dan diakui
oleh masyarakat Lampung mengenai adat perkawinan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang
bertentangan dengan norma kesopanan dan dapat berakibat menjatuhkan martabat keluarga
besar mereka. Orang Jawa dalam pergaulannya cenderung lebih mengutamakan penampilan
perilaku lemah lembut dengan keragaman berbasa-basi, nada dalam berbicara lebih rendah
dan halus, terutama terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang yang dianggap
memiliki kelebihan tertentu, baik status sosial, ekonomi, keningratan ataupun karena memiliki
jasa dan kharisma.
Dalam lingkup yang lebih luas lagi, misalnya perbedaan kelaziman dan aturan kesusilaan
yang berlaku diberbagai negara di dunia. Secara umum kelaziman merupakan kebiasaan
belaka, artinya apabila dilakukan situasi hubungan berjalan biasa/normal, akan tetapi jika
tidak dilakukanpun, tidak ada hukuman atau sanksi yang dibebankan terhadap pelakunya.
Perasaan bersalah yang timbul dalam diri seseorang karena perbuatannya itu, tidak begitu
besar berpengaruh menekan pikirannya untuk merubah sikap atau mematuhi sepenuhnya
kebiasaan yang berlaku tersebut. Sedangkan aturan kesusilaan lebih menekankan pada beban
moral, perasaan dan kepentingan bersama; apabila seseorang tidak melakukan dan tidak
mematuhinya, maka meskipun tidak nampak sanksi sosial yang langsung dalam bentuk
perilaku ataupun ucapan, namun secara terselubung dan perlahan masyarakat
menghembuskan gunjingan sosial berupa label buruk terhadap pelakunya yang dianggap
melanggar kelaziman moral tersebut. Dalam berhadapan dengan resiko dan beban moral
semacam ini tumbuh perasaan tak enak, sehingga seseorang kembali mengoreksi diri dan
kemudian membawa kesadarannya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan umum.
Kelaziman dan aturan kesusilaan suatu masyarakat selalu berbeda-beda, juga dapat berubahubah
sesuai dengan perkembangan tuntutan kepentingan masyarakat pada umumnya.
Baik kelaziman ataupun aturan kesusilaan, secara garis besar keduanya berfungsi sebagai
petunjuk bagi individu dalam berperilaku agar hubungannya dengan masyarakat secara umum
dapat teratur dan harmonis dalam tatanan sosial kehidupannya. Kelaziman dan aturan
kesusilaan itu adalah cerminan dari pengakuan orang atau masyarakat terhadap norma-norma
sosial. Dan norma-norma sosial itu adalah bagian dari nilai kebudayaan. Menurut Ralph
Linton, kebudayaan adalah designs for living, atau "garis-garis atau petunjuk-petunjuk dalam
hidup; tepatnya kebudayaan merupakan garis-garis pokok tentang perikelakuan. Dalam hal ini
Soerjono Soekanto (1982), menyebutkan bahwa unsur-unsur normatif yang merupakan bagian
dari kebudayaan adalah sebagai berikut:
1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (evaluational element) seperti misalnya apa
yang aik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai
dengan dianut oleh keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan tersebut.
2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (prescriptive elements)
seperti misalnya bagaimana oran harus berlaku.
3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive element) seperti misalnya harus
mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan dan lain-lain.
Dengan demikian berarti norma-norma sosial merupakan bagian dari kebudayaan yang
mencakup tatacara yang baik dan pantas dalam setiap tindakan atau usaha individu untuk
mencapai tujuan-tujuannya dalam kehidupan maysarakat.
B. NILAI SOSIAL SEBAGAI LANDASAN ETIKA DAN MORAL
Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa norma-norma sosial sangat penting artinya
dalam upaya menciptakan stabilitas jalinan hubungan sosial dan jaminan ketenteraman
kehidupan bermasyarakat. Norma-norma sosial merupakan peraturan dasar yang berfungsi
mengawasi dan mengendalikan berbagai cara berbuat individu dan kelompok dalam
hubungan sosial antar sesamanya. Keberlakuan norma-norma sosial itu didasarkan pada
kesepakatan bersama tentang ukuran-ukuran nilai etika dan moral (kebaikan) dalam
kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan ukuran
kepantasan, kelaziman atau kelayakan dalam bersikap dan berperilaku, baik menurut
pandangan pribadi maupun masyarakat. Nilai-nilai sosial berfungsi sebagai pembatas
subyektivitas kehendak pribadi agar selaras dengan kehendak masyarakat pada umumnya.
Alvin L. Bertrand (1980) mendefinisikan nilai sosial sebagai "... suatu kesadaran plus emosi
yang relatif lama hilangnya terhadap suatu obyek, gagasan atau orang". Unsur inti sebagai
kekuatan yang dapat menjelaskan hakekat hirarki atau batas baik dan buruk tentang perilaku
manusia adalah pengakuan arah ajaran tertib sosial yang sama dan kesadaran moral bersama.
Kekuatan-kekuatan inilah yang sementara itu dapat disebut sebagai nilai sosial. Mengenai
perubahan dan perkembangan masyarakat, menurut Soerjono Soekanto (1982) merupakan
bentuk dinamikan masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan sosial antar warga
masyarakat. Akan tetapi sebelum hubungan-hubungan tersebut mempunyai bentuk yang
konkrit, maka terlebih dahulu dialami suatu proses ke arah bentuk konkrit yang sesuai dengan
nilai-nilai sosial. Robin Williams menyebutkan 4 (empat) buah kualitas dari nilai-nilai, yaitu
sebagai berikut:
-----------disini
1. Nilai-nilai itu mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan
dengan hanya sekedar sensasi, emosi atau kebutuhan. Dalam pengertian ini, nilai dapat
dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.
2. Nilai-nilai itu menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu
aspek emosi. Emosi boleh jadi tak diutarakan dengan sebenarnya, tetapi selamanya ia
merupakan suatu potensi.
3. Nilai-nilai bukanlah merupakan tujuan konkrit dari pada tindakan, tetapi ia tetap
mempunyai hubungan dengan tujuan. Sebab nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kriteria
dalam memilih tujuan-tujuan tadi. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang
menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
4. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting dan sama sekali tak dapat diremehkan bagi
orang bersangkutan. Dalam kenyataan terlihat bahwa nilai-nilai tersebut berhubungan
dengan pilihan, dan pilihan itu merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.
Lebih lanjut Williams mengatakan bahwa melalui konsensus yang efektif dikalangan mereka,
nilai-nilai tersebut dipandang sebagai hal yang menyangkut kesejahteraan bersama. Nilai-nilai
sosial yang dijunjung tinggi bersama oleh individu dan kelompok identik dengan nilai-nilai
etika atau moral. Nilai-nilai etika atau moral itu adalah ketentuan-ketentuan atau cita-cita dari
apa yang dinilai baik atau benar oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan masyarakat pada
umumnya, nilai sosial sering kali dicampuradukkan dengan keyakinan atau kepercayaan,
karena keduanya memang mempunyai hubungan yang cukup erat. Perbedaannya secara
umum adalah bahwa keyakinan berisi kepercayaan-kepercayaan yang dalam penjelasannya
tak membutuhkan bukti empiris tentang kebenarannya. Sedangkan nilai-nilai adalah perasaanperasaan
tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan; nilai-nilai ini bisa tumbuh dari keyakinan tertentu. Soerjono
Soekanto (1983) mengatakan bahwa nilai adalah suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia,
mengenai apa yang baik dan apa yang dianggapnya buruk. Yang baik akan dianutnya,
sedangkan yang buruk akan dihindarinya.
Pengalaman manusia sangat menentukan tumbuhnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena manusia selalu hidup bersama antar sesamanya, maka mau tidak
mau harus terjadi interaksi, yang kemudian melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai ini mengatur
kehidupan manusia sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa
nilai-nilai ini sangat penting bagi pergaulan hidup, oleh karena:
a. nilai merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang,
b. nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis,
c. nilai-nilai merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup yang terwujud dalam
perikelakuan.
Di dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai inti yang keberadaannya tidak wajib diikuti
oleh semua anggota masyarakat, tetapi anggota masyarakat secara keseluruhan menjunjung
tinggi, sehingga nilai tersebut menjadi landasan dasar bagi perilaku sosial. Bertrand
memperinci nilai-nilai inti (score values) atas 15 macam, yaitu:
1. hasil usaha dan keberhasilan,
2. orientasi moral,
3. mores kemanusiaan,
4. efisiensi dan kepraktisan,
5. aktivitas dan kerja,
6. kemajuan,
7. kekayaan materi,
8. persamaan derajat,
9. kebebasan,
10. peenyesuaian diri terhadap dunia luar,
11. penggunaan rasio/ilmu pengetahuan,
12. patriotisme kebangsaan,
13. demokrasi,
14. kepribadian yang individual, dan
15. telah rasial dan superioritas kelompok.
Menurut Kluckhohn (Mayor Polak, 1979), bahwa nilai bukanlah keinginan melainkan apa
yang diinginkan, ialah apa yang tidak hanya diharapkan, tetapi dirasakan sebagai pantas dan
benar bagi
diri kita dan bagi orang lain. Jadi nilai-nilai merupkan ukuran-ukuran yang mengatasi
kemauan pada saat dan situasi yang kebetulan. Parsons, juga menyatakan bahwa orientasinilai
itulah yang memberikan arah kepada perbuatan, jadi jumlah dari semua aspek yang
membawa seorang dalam situasi tertentu atas dasar norma-norma atau kriteria lain-lain untuk
memilih antara berbagai cara berbuat. Jadi keberlakuan dari norma-norma sosial adalah
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pengakuan masyarakat tentang nilai-nilai, baik
nilai tentang kebenaran maupun nilai-nilai tentang kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan
suatu masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa betapa kedua konsep norma dan nilai
tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya, meskipun keduanya itu bisa diurai
dan dipilah.
Nilai-nilai sosial dapat menciptakan norma-norma sosial tertentu yang berkaitan dengan
aturan bersikap dan berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hubungan nilai
dengan norma membentuk semacam siklus yang berkesinambungan, dan secara bergantian
saling mempengaruhi antar keduanya. Bisa terjadi norma-norma yang telah tercipta dan telah
diakui oleh suatu masyarakat, pada suatu saat akan melahirkan kembali nilai-nilai yang baru
dan selanjutnya akan tercipta pula norma-norma yang baru, begitu seterusnya. Nilai dan
norma merupakan unsur-unsur dari suatu kebudayaan yang saling berkaitan antara satu sama
lainnya. Dalam hal ini Parsons menyatakan bahwa ada sistem-sistem orientasi nilai yang erat
hubungannya dengan pola-pola kultur (sistem-sistem kepercayaan dan ide-ide dan lambanglambang
yang ekspresif). Terus menerus diadakan penunjukkan kepada proses-proses
internalisasi, yang membuat orang bertindak "terarah", yaitu memperbesar kemungkinan,
bahwa ia dalam situasi-situasi "status-peranan" akan patuh kepada nilai-nilai yang berlaku
dalam pola kultur tersebut.
Apabila terjadi sebaliknya, di mana bertumbuhan berbagai perbedaan kepentingan antar
anggota masyarakat seiring dengan perkembangan tuntutan publik secara kumulatif, maka
akan terjadi kebimbangan budaya, pertentangan paham, dan menurunnya kepatuhan
masyarakat terhadap norma-norma sosial, sehingga kemudian berproses melahirkan disintegrasi
struktural-sosial. Dalam peristiwa demikian nilai-nilai sosial sangat penting untuk
direvitalisasi dan diberdayakan sebagai pedoman perilaku dalam upaya menegakkan kembali
standard norma-norma yang baru.
Upaya pengendalian terhadap dis-integrasi struktural-sosial kehidupan masyarakat pada
umumnya berdasarkan fakta konkrit mengenai penyesalan atas akibat buruk yang dialami.
Pertimbangan utamanya adalah lebih banyak diarahkan kepada reformasi atau
penyempurnaan terhadap nilai-nilai kebaikan, moralitas dan kesusilaan yang selama itu
dianggap memburuk. Keberhasilan upaya ini bersifat relatif, di mana nilai kebaikan yang
hendak dicapai itu tidak mempunyai ukuran yang pasti, sebab masing-masing individu
sebagai anggota masyarakat mempunyai persepsi, perasaan dan keyakinan yang berbeda-beda
terhadap masa depannya, terutama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengalami
mobilitas dan perubahan. Dalam kondisi ini ada kecenderungan terciptanya persatuan dan
kelompok-kelompok sosial baru, unsur pengikatnya adalah kesamaan-kesamaan khusus
tentang nasib, pandangan, etnis dan kesamaan harapan.
Secara etnologis perkembangan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam lingkungan kelompok
baru dianggap lebih baik, lebih berarti dan berguna dari pada nilai-nilai yang ada pada
kelompok sosial yang lain. Nilai-nilai yang tumbuh berkembang dikalangan kelompok intern
cenderung mengkristal menjadi suatu norma sosial baru yang dipatuhi sebagai pedoman hidup
baru, terutama dalam rangka usaha menentukan dan mewujudkan berbagai tujuan hidup yang
hendak dicapai bersama.
Dalam kehidupan masyarakat yang komplek, di mana banyak kesatuan-kesatuan kelompok
sosial yang saling bersaing, biasanya ikatan terhadap nilai dan norma kelompok sendiri (ingroup)
cenderung semakin kuat. Pada umumnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang
dianut itu sangat penting artinya sebagai unsur pemersatu suatu kelompok sosial. Petunjuk
tentang cara-cara bertingkah-laku dan berusaha dipertahankan secara konsisten dengan
tanggungjawab bersama. Harapan yang hendak dicapai adalah agar kelompoknya sendiri
dapat diperhitungkan keberadaannya dan bahkan kalau mungkin sebesar-besarnya bisa
menjadi kelompok teladan bagi kelompok-kelompok lain. Menurut Soedjito Sosrodihardjo
(1986) dalam bukunya yang berjudul "Transformasi Sosial Menuju masyarakat industri",
bahwa nilai-nilai itu merupakan ukuran-ukuran di dalam menilai tindakan dalam
hubungannya dengan orang lain. Dengan nilai-nilai sosial ini orang satu dapat
memperhitungkan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Soedjito bermaksud bahwa
eksistensi dari nilai-nilai sosial itu benar-benar mengandung standard norma tertentu untuk
mengatur perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan sekelompok
orang lain dalam masyarakat.
Kluckhohn (Koentjaraningrat, 1984), berpendapat bahwa semua sistem nilai-budaya di dunia
ini, pada dasarnya mengenai lima masalah pokok, yaitu:
1. Nilai mengenai hakekat dari hidup manusia
2. Nilai mengenai hakekat dari karya manusia
3. Nilai mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu
4. Nialai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5. Nilai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.
Dari kelima nilai masalah pokok seperti yang telah disebutkan di atas, menunjukkan adanya
variasi tentang nilai-nilai dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan tersebut dapat menjadi
relatif sempurna dan tertib, maka manusia dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin
dalam merangkum dan menselaraskan antara kelima nilai masalah pokok itu. Mengenai nilai
hakekat hidup manusia misalnya, ada kebudayaan yang memandang bahwa pada hakekatnya
hidup manusia itu buruk dan menyedihkan, dan oleh karena itu harus dihindarkan. Terhadap
nilai mengenai hubungan manusia yang bertujuan untuk hidup lebih baik dan terhormat, maka
manusia harus bekerja keras
supaya tujuan hidup yang lebih baik dan terhormat itu dapat diwujudkan. Demikian pula
terhadap nilai mengenai hubungan manusia degan alam, ada manusia yang pasrah terhadap
alam, ada yang berkeinginan untuk menundukkan alam dan ada pula yang menilai bahwa
manusia itu selayaknya mencari keselarasan dengan alam.
Mengenai nilai hidup manusia terhadap sesamanya (lingkungan sosial), adalah sebagai
berikut:
1. Ada nilai-nilai budaya yang amat mementingkan hubungan vertikal antara sesamanya.
2. Manusia yang menganut pola kelakuan semaca itu biasanya berpedoman kepada tokohtokoh
pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan.
3. Nilai-nilai kebudayaan lain ada yang mementingkan hubungan horizontal anatara
sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya
merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting dalam hidupnya.
Bentuk kehidupan masyarakat itu biasanya banyak terdapat hubungan sosial budaya pada
masyarakat sederhana, dimana kehormatan seseorang atau suatu kelompok sangat tergantung
pada kemanfaatan fungsi sosialnya bagi pihak lain; paling tidak keberhasilan dalam
memberikan kepuasan, kesenangan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Secara
umum kedudukan dan peranan individu demikian besar artinya bagi terciptanya stabilitas
kehidupan masyarakat, karena satu-satunya tempat dalam upaya pengembangan potensi diri
dan penentu jaminan hak-hak pribadi adalah kehidupan masyarakat. Singkatnya,
kesempurnaan individu sangat tergantung dari besarnya pengakuan hak asasi antar
sesamanya. Kendatipun pada masyarakat modern sifat individual lebih dominan, nilai-nilai
sosial lebih diarahkan kepada pemenuhan kepentingan pribadi, akan tetapi kemandiriannya
sebagai sosok yang berupaya menghindar dari prinsip perhitungan balas budi, tak mungkin
terlepas secara absolut dari suatu hubungan kerjasama.
Dalam usaha mencapai keberhasilan dan keuntungan yang sebesar-besarnya individu tetap
harus memperhatikan rambu-rambu norma sosial dan hukum agar nilai-nilai persepsi pribadi
tetap selaras dengan nilai-nilai kepentingan bersama. Perbedaan nyata antara nilai-nilai dalam
kehidupan masyarakat sederhana dengan masyarakat modern adalah pertimbangan rasional
tentang nilai-nilai kepentingan bersama bagi kehidupan masyarakat modern lebih dominan.
Sementara bagi kehidupan masyarakat sederhana dalam menilai kepentinagan bersama lebih
menonjolkan pertimbangan kepuasan nurani dan moralitas.

KONSEP KEKUASAA

A. Definisi Kekuasaan
Kekuasaan (power) dan politik merupakan dua konsep yang salaing komplementer. Kedua konsep ini tidak pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibarat istilah ada gula ada semut, begitulah konsep keuasaan dan politik saling melengkapi satu sama lain. Tidak akan ada proses politik ketika didalamnya tidak melibatkan kekuasaan. Sebaliknya tidak akan ada ada kekuasaan jika tidak melibatkan politik didalamnya. Jadi tidak berlebihan kalau sebagian orang mengakatakan bahwa ketika kita berbicara mengenai politik, maka kita sesungngguhnya sedang membicarakan kekuasaan, begitu pula sebaliknya.
Dalam ilmu politik, kekuasaan sebenarnya hanya menjadi salah satu objek, tapi tidak pula bisa dipungkiri bahwa kekuasaan merupakan aspek yang relatif penting. Karena itu, ketika ingin mempelajari politik maka mempelajari konsep kekuasaan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan atau dinafikan. Setidaknya dengan memhami konsep kekuasaan, kita akan sedikit tebantu dalam memahami konsep-konsep politik yang lain, dan memhami politik itu sendiri.
Kekuasaan bagi sebagai ahli dipandang sebagai kekmapuan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mau menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Seperti yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kalan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa, sehingga mereka mau menurti kehendak dari orang yang menjadi penguasa . Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan, Robert A. Dahl juga menekankan kekuassan sebagai sebuah pengaruh (Influence). Dahl mengungkapkan bahwa konsep kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain . Dari kedua pengertian ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, bahwa salah satu penekanan atau aspek dari kekuasaan adalah pengaruh.
Pengertian kekuasaan yang agak berbeda dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, baginya kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku piha lain, sehingga fihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang memberi pengaruh . Meskipun masih menekankan pada pengaruh, Ramlan menambahkan sumber-sumber pengaruh didalam defenisinya untuk memberi gambaran lebih lengkap mengenai konsep kekuasaan. Jadi bisa dipastikan bahwa seseorang berkuasa karena dia memiliki sumber-sumber pengaruh dan mampu memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber tersebut untuk mempengaruhi orang lain.
Berbeda dengan defenisi-deffenisi yang sebelumnya yang menekankan pada aspek pengaruh dalam mendefenisikan kekuasaan, Charle F. Andrain Menekankan defenisinya pada penggunaan sumber daya (aset, kemampuan) dan kepatuhan. Andrain mengemukakan, bahwa kekuasaan adalah penggunaan sejumlah besar sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain . Sumber daya yang dimaksud Andrain disini adalah sumberdaya alam dan sumber daya manusia seperti aset-aset negara dan aparatur negara. Kepatuhan sendiri dimaksudkan sebagai sebuah hubungan dimana pihak penguasa mampu mengendalikan atau mengontrol pihak-pihak yang dikuasainya.

B. Dimensi Kekuasaan
Beberapa defenisi tentang kekuasaan yang dikemukakan diatas, setidaknya telah membantu kita dalam memahami konsep kekuasaan, meskipun tidak bisa dipungkiri pula bahwa interpretasi tiap orang tentang kekuassan mungkin berbeda antara yang satu dengan lainnya. Tapi setidaknya defenisi-defenisi tesebut telah bisa mengatarkan kita untuk sedikit mengerti tentang kekuasaan. Selanjutnya untuk lebih memahami konsep kekuasaan dalam ilmu politik secara lebih komprehensif, berikut ini dikemukakan beberapa dimensi kekuasaan , antara lain;
1. Potensial - Aktual.
Seseorang dikatakan memiliki kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti, kekayaan, senjata, status sosial yang tiggi, popularitas, pengetahuan dan informasi, massa yang terorganisi, serta jabatan. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki kekuasaan aktual jika dia mampu menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya kedalam kegiatan politik secara efektif.
2. Konsensus – Paksaan
Aspek konsensus dari kekuasaan adalah ketika kekuasaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan dari masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan aspek Paksaan dari kekuasaan adalahsekelompok kecil orang menggunakan kekuassan sebagai alat untuk mencapai tujuan tanpa menghiraukan masyarakat secara keseluruhan dan dengan menggunakan kekrasan baik secara fisik maupun secara psikis.
3. Positif – negatif
Aspek ini melihat kekuasaan dari tujuannya. Dikatakan kekuasaan positf jika kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sebaliknya dikatakan kekuasaan negatif apabila kekuasaan digunakan untuk menghalangi orangpihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya diandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihak yang berkuasa.
4. Jabatan – pribadi.
Aspek ini lebih melihat kekuasaan pada pihak yang memgang kekuasaan. Kekuasaan jabatan dimaksudkan apa bila seseorang memiliki kekuasaan karena jabatan yang didudukinya tanpa memperhatikan kualitas pribadi dari oroang tersebut. Sedangkan kekuasaan pribadi dimaksudkan apabila sesorang memiliki kekuasaan karena kulitas pribadi (kharisma, kekayaan kecerdasan, status sosial yang tinggi, dsb) yang dimilikinya.
5. Implisit – Eksplisit
Kekuasaan Implisit adalah pengruh yang tidak dapat dilihat tatapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang secara jelas dilihat dan dirasakan.
6. Langsung –tidak langsung.
Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat d an peaksana keputusan politik memalui perantara pihak lain yang dianggap memliki pengaruh yang lebih besar.

C. Model Kekuasaan
Kekuasaan dengan berbagai dimensinya seperti yang telah disebutkan diatas, diterapkan dalam hubungan sosial. Baik itu dalam hubungan inter personal, kelompok hingga masyarakat. Hubungan-hubungan kekuasaan yang terbentuk akibat adanya interaksi sosial dalam masyarakat bisa bersifat formal maupun informal. Pola interaksi kekuasaan yang terbentuk akibat hubungan kekuasaan inipun bermacam macam.
Berikut ini adalah beberapa bentuk implementasi kekuasaan kekuasaan dalam masyarakat, antara lain
1. Model kekuasaan elitis.
Model ini dikemukakan oleh Gaetano Mosca , yang menggambarkan bahwa kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang yang berkedudukan sebagai elit dalam masyarakat (the ruling class). Kelompok elit menjalankan fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari berkuasa. Pada model ini, kekuasaan tidak terdistribusi secara merata, melainkan hanya dikuasai oleh sekelompok elit.
2. Model kekuasaan pluralis.
Model kkekuasaan pluralis mengandaikan masyarakat terdistribusi kedalam kelompok-kelompok sosial tertentu berdasarkan aspirasidan kepentingan yang bersifat kultural dan ideologis maupun yang berdasarkan okupasi atau profesi. Kelompok-kelompok inilah yag terlibat dalam proses-proses politik untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pada model pluralis, pemerintah bertindak sebagai arena persaingan dan kompromi bagi kelompok-kelompok. Model pluralis ini mengasumsikan kekuasaan terdistribusi kedalam-kelompok-kelompok eksklusif yang bersaing dalam memperoleh pengaruh.
3. Model kekuasaan kerakyatan
Model kerakyatan dinbangun dari kerangka demokrasi. Pada model ini, partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik menjadi penekanan utama. Kekuasaan pada model ini berada pada tangan masyarakat, bukan pada elit maupun kelompok kepentingan, walaupun dalam proses dan perkembanganya kekuasaan rakyat tersebut dilaksanakan memalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat sendiri.

D. Komponen Kekuasaan
1. Otoritas.
Kekuasaan seringkali digambarkan sebagi sebuah Otoritas. padahal kewenangan dan kekuasaan adalah dua konsep yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Otoritas adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalau memiliki keabsahan. Jadi bisa dikatakan bahwa Otoritas adalah hak moral yang dimiliki oleh seorang untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.
Adapun sumber-sumber otoritas antara lain:
a. Tradisi, yaitu kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara secara turun temurun dalam masyarakat.
b. Sakral, Yaitu ororitas yang diperoleh karena adanya anggapan tentang representasi tuhan didunia.
c. Pribadi, Otoritas yang diperoleh karena kualitas pribadi.
d. Legal, Otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjalankan pemerintahan.
2. Legitimasi
Konsep legitimasi juga sebuah konsep yang melekat pada kekuasaan. Legitimasi berarti adanya pengakuan masyarakat yang dierintah terhadap hak-hak moral yang dimiliki oleh pemerintah. Legitimasi menjadi penting dalam kekuasaan, karena tanpa legitimasi atau penerimaan dari masyarakat, maka kekuasaan tentu tidak dapat diterapkan.
Cara mendapatkan legitimasi antara lain:
a. Manipulasi kecendrungan moral, emosional, tradisi dan kepercayaan dengan penggunaan isu-isu atau simbol.
b. Melalui janji-janji yang mengundang simpati masyarakat.
c. Melalui Pemilihan Umum.

JUSTIN BIEBER

Latar belakang Dilahirkan dengan nama Justin Drew Bieber Asal Stratford, Ontario, Kanada Genre Pop, R&B, Dance-pop Pekerjaan Penyanyi Penulis lagu Instrumen Vokal, Gitar, Piano, Perkudi, terompet] Tahun aktif 2007–sekarang Label Island RBMG Dipengaruhi oleh Usher Situs web justinbiebermusic.com